Supervision and Control of Fisheries Resources in Illegal Fishing Activities in Central Sulawesi (Case Study at WPPNRI 713)
Abstract
The main objective of this study is to know the supervision and law enforcement in the management of fisheries resources in WPPNRI 713, Central Sulawesi Province. This research was conducted in September - October 2022. The sample used was a sample of the WPPNRI 713 Fishermen community in Donggala Regency. This study uses a qu(2024)alitative method. Data collection by means of sampling includes observation activities, in-depth interview techniques, questionnaires and documentation studies. Using Descriptive Qualitative data analysis method with percentage distribution tabulation. The results of the research show that the supervision of fish resource management in WPPNRI 713, especially in the province of Sulawesi, has not been maximized, the institutions have not been maximized, the FADs have not been arranged and while the use of fishing gear has shown compliance of around 50% more in accordance with laws and regulations.
References
Armain, N. (2010). Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Perairan Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan, 3(2), 1-13
Babo, J.P., Welson R., & Burhanuddin K (2017) Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Aktivitas Illegal Fishing Kabupaten Banggai Laut. Jurnal Administrasi Publik, 4(48), 1-8
Depri, R.D.S., Darmawan, & Thomas N. (2022). Compliance of FADS Instalation With the Regulations from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries at Pelabuhan Ratu. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 13(1) 1-12
Dinas Kelautan dan Perikanan. (2018). Buku Peta Potensi Usaha dan Peluang Invenstasi Kelautan dan Perikanan.
Daniarsyah D., Lucky R. R., & Ipah E, J. (2021). Unregulated Fishing (Iuuf) Menuju Legal, Reported, Regulated Fishing (LRRF) Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah 5 (2), 110 – 122.
Direktorat Jendral P2SDKP. (2007). Kebijakan dan Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. diakses pada tanggal, 27 Juni 2022 di http//www.bpkp.go.id.
Hayyu Sasvia (2019) Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Lex Scientia Law Review.3 (2) 227-234
Jaelani , A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported And Regulated (Iuu) Fishing : Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros. Jurnal Supermasi Hukum . 3 (1) 1-26
Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2014). Laut Sulawesi dan Selat Makasar Sulawesi Tengah. Diambil tanggal, 21. Juni 2022 http://perpustakaan.kkp.go.id.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun (2016) tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 80 Tahun (2016) Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713.
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun (2021) Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
Maryani H, & Nasution A. (2019) Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional) Jurnal Legislasi Indonesia 16 (3) 379-391.
Novita Yoseline Tambunan (2021) Peran Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Dalam Perikanan Tuna Di Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5(2) 535-546.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun (2006) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hock Perikanan. Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kelautan dan Perikanan 2008, Jakarta.
Pitasar, D.R., (2019) Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Perairan Halmahera Utara. Journal Of Public Sector Innovation 3 (2) 94 - 98
Statistik Perikanan tangkap (2019). Produksi Perikanan Tangkap di WPPNRI 713. diakses pada tanggal, 14 September 2022 di https://statistik.kkp.go.id
Suharto B.Y., dkk. (2017) Analisis pengawsan kapal perikanan terhadap penanggulangan illegal fishing di perairan kabupaten kepulauan Sangihe, Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 7(2), 115-125.
Susanto, M. (2010) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Perairan Arafura.
Susi & Hambali, R. (2020). Analisa Sistem Pengendalian Internal Pemasangan Nelayan Di Kecamatan Bantan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 1(2), 128-143.
Yustisia, G., Indra A., & Andi R. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan 8 (3), 1-14.
Copyright (c) 2024 Arwansa Arwansa, Novalina Serdiati, Dwi Sulistiawati
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
