Vol 3, No 1 (2019)

The acts member 30 of 1999 about arbitration explains if there is there is a civil dispute containing the arbitration clause must be completed in the arbitration forum, the district court must reject the petition to the resolve the dispute because the parties volantarily agree on dispute resolution process through an abritation institution. But what if there is bankrupty dispute whereas in article 303 of the acts number 37 of 2004 about bankruptcy and posponement of debt payment obligations explain that if there is a bankrupty dispute was process through a commercial court must include an arbitration clause. This research discused the power of convenant law that contain an arbitration clause on business disputes  and commarcial court jurisdiction in resolving a bankcrupty dispute whose agreement contains an arbitratin clause using normative juridical research method. The research results show that the commercial court has absolute competence in resolving bankruptcy disputes even though in includes an arbitration clause ; it is contained in article 303 of the Bankruptcy law which has complied with article 2 paragraph 1 of bankruptcy law. The intent of explain Article 303 of the law on Bankruptcy and delays in debt repayment obligation provide reinforcement on comptence of commercial courts in the settlement of bankruptcy disputes, the elements of article 2, paragraph 1 have been fulfilled, the jurisdiction of the commercial court that resolves the bankruptcy dispute even though it includes an arbitration clause

Adiguna Kharismawan. D 102 15 044. Perlindungan Metode Produksi Dalam Perspektif Hukum Rahasia Dagang (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010). Dibimbing oleh Syamsuddin Baco dan Hj. Sitti Fatimah Maddusila.Penelitian ini menganalisis mengenai Perlindungan Hukum Metode Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Kasus PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Perundang-undangan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Sedangkan Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/ Pdt/2010.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terimplementasinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan baik dalam kasus Rahasia Dagang Metode Produksi yang terjadi antara kasus PT. BPE dan PT.HCMI

Permasalahan yang diteliti adalah yaitu bagaimana upaya dari Kejaksaan Negeri Donggala untuk menyelesaikan secara optimal tunggakan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan untuk mengetahui dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen, penelitian lapangan serta sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Donggala sehubungan dengan adanya putusan Nomor : 252/PID.B/2003/PN.PALU telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama: melalui jalur Non Litigasi yaitu melakukan negosiasi terhadap Ahli Waris dari Terpidana, Kedua: melakukan upaya pemutihan atau penghapusan atas tunggakan pembayaran uang pengganti dalam putusan Nomor : 252/PID.B/2003/PN.PALU dan Ketiga: melalui jalur Litigasi yakni dengan melalukan gugatan perdata kepada Ahli Waris dari Terpidana. Adapun saran yang direkomendasikan oleh penulis, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat kekosongan pengaturan (Regelsvacuum) sehingga diperlukan pengaturan atau aturan yang jelas dalam hal eksekusi pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi kepada Negara.

The Main Problem of this research is the effectiviness of implementation of diversion at the level of procesution in the case of the child. This is an empricialjuridicial research or direct research conducted in the field supported by laws and books related to how to uncover the laws that live in society. Main data of thois research is primary taken trhough one real picture of practice in the procesution of a child case. The problem background of this research is criminak acts number commited by children. Furthermore, an effort to prevent and to overcome them needs to be contuducted through implementing, criminal justice system of children. The result of this research revealed that handled procesutioncase in state procesutor of Banggai has been found that the implementation of diversion is difficult to achieve in terms of deliberation because it is very had to bring together all parties. Therefore, all child cases handled by state procesutor of Banggaiprocesuted in the Banggai District Court because diversion at the level of procesution has not been effective. Constraints faced in theprocesution of child deals with the law that the parties are reluctan to attend in the process of diversion even though they get picked up. The victim,s family wants the criminal offender to be processed in court as well as inadequate facilities and infrastructures, as is the result of interviews with the public prosecutor.

The title of this thesis “The Responsibility of The Event Organizer Ability at Risk to The Participants: Review the Perspective of Insurance Law”.

This thesis aims to know the form of responsibility of event organizer to the participants examined from the perspective of insurance law and to see suitability form of responsibility of event organizers who use insurance with insurance law as stipulated in Insurance Law.

In preparing this research, researchers use normative juridical research type, then the approach used is the approach of legislation.

The results of this study indicate that the responsibility of the organizer of the car racing event has been implemented in accordance with the provisions of law No. 40 of 2014 on insurance and the implementation of personal accident insurance claims for victims of car racing accident there is no any obstacle, especially in terms of premium payments and claims payments, so that it can be associated with the Insurance Law Number 40 Year 2014.

Kejahatan harta benda adalah beraneka ragam khususnya kejahatan pencuian kendaraan bermotor yang sering terjadi disaat sekarang ini. Kenyataan tersebut dirasakan semakin meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah pengangguran, telah membawa masyarakat kepada kebebasan bertindak diluar koridor hukum yang berlaku kenyataan tersebut semakin diperparahi dengan meningkatnya tingkat pengangguran khususnya di daerah Kota Palu. Data statistik pada tahun 2015 sampai 2017 menujukan bahwa dari sekian penduduk yang sebanyak 374.020 dengan angkatan kerja yang kurang memadai serta jumlah pengagguran tidak kurang dari jumlah angkatan kerja di Kota Palu. Sebagaimana yang terjadi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kecendrungan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana dari hasil survei sementara dari kepolisian Polres Kota Palu, bahwa ada beberapa hambatan diantranya jumlah personil kepolisian dan jumlah polsek sebanyak 4 polsek berada di empat kecamatan yang ada bila dibanding dengan jumlah penduduk dan wilayah yang cukup luas belumlah sebanding.. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kota Palu”. Dengan permasalahan sebagai berikut : Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di wilayah Hukum Kota Palu dan Bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian kendaraan kermotor di Kota Palu, sedangkan hasil penelitian yaitu  Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan motor di Kota Palu, berdasarkan tiga faktor yaitu faktor geografis, faktor sosiologis dan faktor ekonomi. Dan Upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Palu dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif.

“The Citizenship Status of Chilldren who Born from Marriage Differet Nationality (Discourses Review of Gloria Natapradja Hamel)”, The problem of this  research is (1) How is the consequence of Legal Status of Indonesia Citizenship over the case of Gloria Natapradja Hamel? (2) How is the legal protection of citizenship status of children who born from  marriage different nationality? The research method used was normative legal research method with the approac of legislation, conseptual and case approaches. The research results show that (1) the phenomenon of citizenship status of Gloria Natapradja Hamel is not clear. (2) The Acts Number 12 of 2006 about citizenship does not provide legal protection on citizenship status of children who born from marriage different nationality.