PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN HAK ASASI MANUSIA
Article History
Submited : July 23, 2020
Published : July 23, 2020
Perizinan pendirian Rumah Ibadat belakangan ini kembali muncul sebagai perdebatan yang panjang, ada pihak yang mendukung dan menolak peraturan yang telah dilahirkan Pemerintah Pusat tersebut. Bagi warga yang menolak, peraturan tersebut dianggap menyulitkan agama atau kelompok tertentu untuk mendapatkan izin mendirikan Rumah Ibadatnya, bahkan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya. Sementara untuk yang mendukung peraturan tersebut, kerap menjadikan peraturan tersebut untuk sebagai landasan kebijakan, sikap dan tindakannya. Berbagai organisasi yang berlatarbelakang Hak Asasi Manusia (HAM) mencatat ada kecenderungan peningkatan tindakan dan aksi pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKB) diberbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, dimana didalamnya termasuk pelarangan dan pencabutan izin pendirian Rumah Ibadat.
Konflik dan pertentangan pendirian Rumah Ibadat ini terutama dikarenakan adanya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat misalnya dalam peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan Rumah Ibadat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Atau Kota juga belakangan dikritik karena terlibat langsung dalam tindakan-tindakan pelarangan Rumah Ibadat, hingga menerbitkan Rencana Peraturan Daerah (Perda) Syariah, Kota Injil Di Manokwari, tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Regulasi-regulasi yang dilahirkan Pemerintah Pusat itu juga turut memicu Pemerintah Daerah melahirkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan HAM warga negara. Sementara konsepsi negara hukum adalah perlindungan terhadap HAM yang juga sejalan konsepsi negara demokrasi dengan menganut prinsip equal protection before the law dimana negara dan hukum harus melindungi warga negaranya secara sama. Belakangan ini wacana tentang berbagai regulasi yang dianggap diskriminatif itu mencuat kembali, melahirkan perdebatan apakah diperlukan atau tidak regulasi yang dianggap diskriminatif tersebut.
Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Oleh karena itu mutlak diperlukan regulasi yang mengatur umat beragama yang plural untuk menjamin kepastian hukum yang adil atas konflik dan pertentangan yang terjadi atas Rumah Ibadah dapat dicegah sedini mungkin. Seperti yang tercantum pembukaan UUD 45 alenia keempat, yaitu mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
A. BUKU
Dr. A.A. Yewangoe, 2016, Agama Dan Kerukunan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Negara Dalam Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2011. Tidak Ada Ghetto. Gereja Di Dalam Dunia. Andreas A. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Agus Suyanto dan Paulus Hartono. Laskar dan Mennonite. Perjumpaan Islam-Kristen Untuk Perdamaian Indonesia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta
Andrew D. Clarke & Bruce W. Winter (Eds), 2012. Satu Allah Satu Tuhan. Tinjauan Alkitabiah Tentang Pluralisme Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Arief B.Sidharta. 2004, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, edisi 3 Tahun ke II, dalam Jenteran (jurnal Hukum), rule of law, Jakarta; PSHK.
Aulia Kamal, 2016, Tesis, Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil, Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada.
Dr. Faturrohman Ghufron, M.Si, 2016. Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Kemanusiaan, Keberagaman dan Kewarganegaraan. IRCiSod Yogyakarta.
H.L.A Hart, 2015. Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
Dr. H. Sarja, S.H., M.H, 2016. Negara Hukum Teori dan Praktek. Thafa Media.
Dr. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Deptana Nurbani, S.H., LLM, 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
H.L.A Hart, 2015, Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
J. Milburn Thompson, 2009. Keadilan & Perdamaian. Tanggung Jawab Kristiani
Dalam Pembangunan Dunia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof, Jawahir Thontowi, S.H,. Ph.D. 2016. Pancasila Dalam Perspektif Hukum. Pandangan Terhadap Ancaman “Lost Generation”. UII Press.
JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI, 2015. “Merajut Kebhinekaan Memaknai Indonesia” Jalan-jalan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Dalam Keberagaman dan Kemanusiaan. JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI.
Moh.Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ke 7. Pusat Studi HTN FH-UI: Jakarta.
Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1988, Ilmu Negara. Gaya Media Pratama: Jakarta
Prof. Dr. Olaf. H. Schumann, 2015. Agama-agama Kekerasan Dan Perdamaian. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Paul F. Knitter, 2015. Satu Bumi Banyak Manusia. Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
P. Mutiara Andalas. S.J, 2008. Kesucian Politik. Agama Dan Krisis Kemanusiaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group :Jakarta.
Munir Fuady.2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). PT.Refika Aditama; Bandung
Moh. Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media.
Richard M. Daulay, 2016. Agama & Politik Di Indonesia. Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof. Dr. Teguh Prasteyo, S.H., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2014. Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (Eds) 2016. Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin. M.Th dan Pdt. F.W. Raintung, H.H. Hanganji (Eds), 1994. Dialog Atar Umat Beragama; Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan Yang Kukuh. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika; Jakarta
Tim Penyusun Pusat Pembelajaran Mediasi Dan Rekonsiliasi, 2015. Membangun Perdamaian Kumpulan Kasus Untuk Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi. UPI STT Jakarta dan PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Titik Triwulan Tutik.2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
Dr. A.A. Yewangoe, 2016, Agama Dan Kerukunan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Negara Dalam Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2011. Tidak Ada Ghetto. Gereja Di Dalam Dunia. Andreas A. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Abdul Aziz Hakim, 2012. Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia.Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Agus Suyanto dan Paulus Hartono. Laskar dan Mennonite. Perjumpaan Islam-Kristen Untuk Perdamaian Indonesia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta
Andrew D. Clarke & Bruce W. Winter (Eds), 2012. Satu Allah Satu Tuhan. Tinjauan Alkitabiah Tentang Pluralisme Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Arief B.Sidharta. 2004, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, edisi 3 Tahun ke II, dalam Jenteran (jurnal Hukum), rule of law, Jakarta; PSHK.
Aulia Kamal, 2016, Tesis, Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil, Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada.
Dr. Faturrohman Ghufron, M.Si, 2016. Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Kemanusiaan, Keberagaman dan Kewarganegaraan. IRCiSod Yogyakarta.
H.L.A Hart, 2015. Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
Dr. H. Sarja, S.H., M.H, 2016. Negara Hukum Teori dan Praktek. Thafa Media.
Dr. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Deptana Nurbani, S.H., LLM, 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
H.L.A Hart, 2015, Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
J. Milburn Thompson, 2009. Keadilan & Perdamaian. Tanggung Jawab Kristiani
Dalam Pembangunan Dunia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof, Jawahir Thontowi, S.H,. Ph.D. 2016. Pancasila Dalam Perspektif Hukum. Pandangan Terhadap Ancaman “Lost Generation”. UII Press.
JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI, 2015. “Merajut Kebhinekaan Memaknai Indonesia” Jalan-jalan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Dalam Keberagaman dan Kemanusiaan. JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI.
Moh.Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ke 7. Pusat Studi HTN FH-UI: Jakarta.
Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1988, Ilmu Negara. Gaya Media Pratama: Jakarta
Prof. Dr. Olaf. H. Schumann, 2015. Agama-agama Kekerasan Dan Perdamaian. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Paul F. Knitter, 2015. Satu Bumi Banyak Manusia. Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
P. Mutiara Andalas. S.J, 2008. Kesucian Politik. Agama Dan Krisis Kemanusiaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group :Jakarta.
Munir Fuady.2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). PT.Refika Aditama; Bandung
Moh. Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media.
Richard M. Daulay, 2016. Agama & Politik Di Indonesia. Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof. Dr. Teguh Prasteyo, S.H., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2014. Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (Eds) 2016. Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin. M.Th dan Pdt. F.W. Raintung, H.H. Hanganji (Eds), 1994. Dialog Atar Umat Beragama; Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan Yang Kukuh. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Yudi Latif, 2011. NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas PANCASILA. PT.Gramedia Jakarta.
Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika; Jakarta
Tim Penyusun Pusat Pembelajaran Mediasi Dan Rekonsiliasi, 2015. Membangun Perdamaian Kumpulan Kasus Untuk Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi. UPI STT Jakarta dan PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Titik Triwulan Tutik.2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan on Economic Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik).
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama serta Pedoman Dasar WMAUB, Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4, dan 6 serta Pembetulan susunan Penandatanganan Pedoman dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.
Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat beragama.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama serta Pedoman Dasar WMAUB.
Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4, dan 6 serta Pembetulan susunan Penandatanganan Pedoman dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.
Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat beragama.
C. TESIS
Aulia Kamal, 2016, Negara Dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil”. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Abdul Gofur, 2009 Tinjauan Tentang Penyegelan Rumah Ibadah di Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Program Pasca Sarjana Universitas Bengkulu, Tahun 2009.
D. WEBSITE DAN BERITA ONLINE
Admin, (2017), “Masalah Pendirian Rumah Ibadah Bukan SKB Tapi Perda”. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnn66254-masalah-pendirian-rumah-ibadah-bukan-skb-tapi-perda Diakses Tanggal 18 Oktober 2017.
Admin, (2017), “Muhamadiyah Minta Pemerintah Tegakakan Aturan Rumah Ibadah”, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/15/11/11/nxnhbx361-muhammadiyah-minta-pemerintah-tegakkan-aturan-rumah-ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin,(2017), “Menag Minta Pendirian Rumah Ibadah Harus Ikuti Aturan”, “http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnjsr361-menag-minta-pendirian-rumah-ibadah-harus-ikuti-aturan. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Banyak Faktor Terkait Konflik Soal Rumah Ibadah http://sp.beritasatu.com/home/banyak-faktor-terkait-konflik-soal-rumah-ibadah/57036. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Rumah Ibadah Pasca Pemberlakuan PBM No 8 dan No 9 Tahun 2006”, http://www.kompasiana.com/marzani/rumah-ibadah-pasca-pemberlakuan-pbm-no-8-dan-no-9-th-2006_560a383a2d7a619912ab52e7. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Syarat Pendirian Rumah Ibadah”, http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/17062411/pemerintah.diminta.tinjau.ulang.syarat.pendirian.rumah.ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi”, https://nasional.sindonews.com/read/1055484/15/mui-tak-setuju-skb-pendirian-rumah-ibadah-dievaluasi-1445531152. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Sekjen PBNU Dukung Revisi SKB 3 Menteri”, http://www.nugarislurus.com/2015/10/sekjen-pbnu-dukung-revisi-skb-3-menteri-pendirian-rumah-ibadah.html. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah”, http://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Jokowi Cabut Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No 9 dan No 8 Tahun 2006”, https://www.change.org/p/presiden-jokowi-cabut-peraturan-bersama-menag-dan-mendagri-no-9-dan-no-8-tahun-2006-ttg-pendirian-rumah-ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Daftar Pustaka”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhLXOwOfVAhUBtI8KHQDbA6A4ChAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F15443%2F2%2F10340122_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&usg=AFQjCNGbYq8UJGdVoAOvUftPP2p1TejN9A. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Pemerintah Pusat Diminta Tuntaskan Masalah Kebebeasn Beragama di Aceh Singkil”, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/09222631/Pemerintah.Pusat.Diminta.Tuntaskan.Masalah.Kebebasan.Beragama.di.Aceh.Singkil. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM”, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/18373001/Masalah.Kebebasan.Beragama.dan.Diskriminasi.di.Aceh.Singkil.Diadukan.Ke.Komnas.HAM. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Masalah Rumah Ibadah”, https://www.tempo.co/topik/masalah/590/rumah-ibadah#. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Daftar Pustaka”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-8bcnujVAhUBQ48KHcdNCE0QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F15443%2F2%2F10340122_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&usg=AFQjCNGbYq8UJGdVoAOvUftPP2p1TejN9A. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017.
Admin, (2017), Laporan Khusus 2011. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong Diakses Tanggal 20/11/2017.
Admin, (2017). “Kemenag Dukung Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/19265231/kemenag-dukung-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2017), “Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara. Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2017), “Ketum MUI Kritik Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2017), “Ma’ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, Tetapi Implikasinya Besar Sekali”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2018), “Soal Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan di KTP, Ini Perintah Jokowi Kepada Mendagri”. https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/17123031/soal-putusan-mk-terkait-penghayat-kepercayaan-di-ktp-ini-perintah-jokowi Diakses Tanggal 21/11/2018.
Admin, (2017) Setara Institute for Democracy and Peace, 2017. “Pemenuhan Kondisi Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Diakui Negara” http://setara-institute.org/kondisi-pemenuhan-hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/ Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2015), "Sepanjang 2015, 190 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Indonesia". https://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/14181401/Sepanjang.2015.190.Peristiwa.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.Terjadi.di.Indonesia. Diakses Tanggal (18/11/2018).
Admin, (2015), “Ada Perda Larangan Membangun Gereja Selain GIDI Di Tolikara”. http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/22/ada-perda-larangan-membangun-gereja-selain-gidi-di-tolikara Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2018), “Raperda Manokwari Kota Injil “Jalan Ditempat”. https://www.pasificpos.com/item/25271-raperda-manokwari-kota-injil-jalan-ditempat Diakses Tanggal 20/11/2018.
Admin, (2018), “Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Minoritas Keagamaan Di Indonesia 2018”. http://setara-institute.org/laporan-tengah-tahun-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2018/ Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2018), “Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tidak Boleh Ada Di Indonesia”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2017), “Ajaran Pemurnian Kristen Saksi Yehuwa”. https://tirto.id/ajaran-pemurnian-kristen-saksi-yehuwa-cCrb Diakses Tanggal 19/11/2018.
Dr. A.A. Yewangoe, 2016, Agama Dan Kerukunan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Negara Dalam Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2011. Tidak Ada Ghetto. Gereja Di Dalam Dunia. Andreas A. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Agus Suyanto dan Paulus Hartono. Laskar dan Mennonite. Perjumpaan Islam-Kristen Untuk Perdamaian Indonesia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta
Andrew D. Clarke & Bruce W. Winter (Eds), 2012. Satu Allah Satu Tuhan. Tinjauan Alkitabiah Tentang Pluralisme Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Arief B.Sidharta. 2004, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, edisi 3 Tahun ke II, dalam Jenteran (jurnal Hukum), rule of law, Jakarta; PSHK.
Aulia Kamal, 2016, Tesis, Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil, Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada.
Dr. Faturrohman Ghufron, M.Si, 2016. Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Kemanusiaan, Keberagaman dan Kewarganegaraan. IRCiSod Yogyakarta.
H.L.A Hart, 2015. Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
Dr. H. Sarja, S.H., M.H, 2016. Negara Hukum Teori dan Praktek. Thafa Media.
Dr. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Deptana Nurbani, S.H., LLM, 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
H.L.A Hart, 2015, Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
J. Milburn Thompson, 2009. Keadilan & Perdamaian. Tanggung Jawab Kristiani
Dalam Pembangunan Dunia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof, Jawahir Thontowi, S.H,. Ph.D. 2016. Pancasila Dalam Perspektif Hukum. Pandangan Terhadap Ancaman “Lost Generation”. UII Press.
JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI, 2015. “Merajut Kebhinekaan Memaknai Indonesia” Jalan-jalan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Dalam Keberagaman dan Kemanusiaan. JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI.
Moh.Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ke 7. Pusat Studi HTN FH-UI: Jakarta.
Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1988, Ilmu Negara. Gaya Media Pratama: Jakarta
Prof. Dr. Olaf. H. Schumann, 2015. Agama-agama Kekerasan Dan Perdamaian. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Paul F. Knitter, 2015. Satu Bumi Banyak Manusia. Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
P. Mutiara Andalas. S.J, 2008. Kesucian Politik. Agama Dan Krisis Kemanusiaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group :Jakarta.
Munir Fuady.2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). PT.Refika Aditama; Bandung
Moh. Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media.
Richard M. Daulay, 2016. Agama & Politik Di Indonesia. Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof. Dr. Teguh Prasteyo, S.H., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2014. Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (Eds) 2016. Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin. M.Th dan Pdt. F.W. Raintung, H.H. Hanganji (Eds), 1994. Dialog Atar Umat Beragama; Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan Yang Kukuh. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika; Jakarta
Tim Penyusun Pusat Pembelajaran Mediasi Dan Rekonsiliasi, 2015. Membangun Perdamaian Kumpulan Kasus Untuk Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi. UPI STT Jakarta dan PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Titik Triwulan Tutik.2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
Dr. A.A. Yewangoe, 2016, Agama Dan Kerukunan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Negara Dalam Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2015. Tidak Ada Penumpang Gelap. Warga Gereja, Warga Bangsa. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Andreas A. Yewangoe, 2011. Tidak Ada Ghetto. Gereja Di Dalam Dunia. Andreas A. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Abdul Aziz Hakim, 2012. Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia.Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Agus Suyanto dan Paulus Hartono. Laskar dan Mennonite. Perjumpaan Islam-Kristen Untuk Perdamaian Indonesia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta
Andrew D. Clarke & Bruce W. Winter (Eds), 2012. Satu Allah Satu Tuhan. Tinjauan Alkitabiah Tentang Pluralisme Agama. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Arief B.Sidharta. 2004, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, edisi 3 Tahun ke II, dalam Jenteran (jurnal Hukum), rule of law, Jakarta; PSHK.
Aulia Kamal, 2016, Tesis, Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil, Pasca Sarjana Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada.
Dr. Faturrohman Ghufron, M.Si, 2016. Ekspresi Keberagaman di Era Milenium. Kemanusiaan, Keberagaman dan Kewarganegaraan. IRCiSod Yogyakarta.
H.L.A Hart, 2015. Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
Dr. H. Sarja, S.H., M.H, 2016. Negara Hukum Teori dan Praktek. Thafa Media.
Dr. H. Salim HS, S.H., M.S dan Erlies Deptana Nurbani, S.H., LLM, 2014. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
H.L.A Hart, 2015, Konsep Hukum (the consep of law), Penerbit Nusa Media; Bandung.
J. Milburn Thompson, 2009. Keadilan & Perdamaian. Tanggung Jawab Kristiani
Dalam Pembangunan Dunia. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof, Jawahir Thontowi, S.H,. Ph.D. 2016. Pancasila Dalam Perspektif Hukum. Pandangan Terhadap Ancaman “Lost Generation”. UII Press.
JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI, 2015. “Merajut Kebhinekaan Memaknai Indonesia” Jalan-jalan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Dalam Keberagaman dan Kemanusiaan. JKLPK Indonesia dan Yakoma PGI.
Moh.Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ke 7. Pusat Studi HTN FH-UI: Jakarta.
Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1988, Ilmu Negara. Gaya Media Pratama: Jakarta
Prof. Dr. Olaf. H. Schumann, 2015. Agama-agama Kekerasan Dan Perdamaian. PT BPK Gunung Mulia Jakarta
Paul F. Knitter, 2015. Satu Bumi Banyak Manusia. Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
P. Mutiara Andalas. S.J, 2008. Kesucian Politik. Agama Dan Krisis Kemanusiaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group :Jakarta.
Munir Fuady.2011. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat). PT.Refika Aditama; Bandung
Moh. Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum, 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media.
Richard M. Daulay, 2016. Agama & Politik Di Indonesia. Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Prof. Dr. Teguh Prasteyo, S.H., M.Si dan Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag., S.H., M.Hum, 2014. Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin, M.Th. (Eds) 2016. Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Pdt. Weinata Sairin. M.Th dan Pdt. F.W. Raintung, H.H. Hanganji (Eds), 1994. Dialog Atar Umat Beragama; Membangun Pilar-pilar Keindonesiaan Yang Kukuh. PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Yudi Latif, 2011. NEGARA PARIPURNA Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas PANCASILA. PT.Gramedia Jakarta.
Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika; Jakarta
Tim Penyusun Pusat Pembelajaran Mediasi Dan Rekonsiliasi, 2015. Membangun Perdamaian Kumpulan Kasus Untuk Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi. UPI STT Jakarta dan PT BPK Gunung Mulia Jakarta.
Titik Triwulan Tutik.2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan on Economic Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik).
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama serta Pedoman Dasar WMAUB, Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4, dan 6 serta Pembetulan susunan Penandatanganan Pedoman dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.
Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat beragama.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama serta Pedoman Dasar WMAUB.
Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat beragama tentang Penjelasan atas Pasal 3, 4, dan 6 serta Pembetulan susunan Penandatanganan Pedoman dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.
Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat beragama.
C. TESIS
Aulia Kamal, 2016, Negara Dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah, Problem Persepsi Dalam Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh Singkil”. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Abdul Gofur, 2009 Tinjauan Tentang Penyegelan Rumah Ibadah di Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Program Pasca Sarjana Universitas Bengkulu, Tahun 2009.
D. WEBSITE DAN BERITA ONLINE
Admin, (2017), “Masalah Pendirian Rumah Ibadah Bukan SKB Tapi Perda”. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnn66254-masalah-pendirian-rumah-ibadah-bukan-skb-tapi-perda Diakses Tanggal 18 Oktober 2017.
Admin, (2017), “Muhamadiyah Minta Pemerintah Tegakakan Aturan Rumah Ibadah”, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/15/11/11/nxnhbx361-muhammadiyah-minta-pemerintah-tegakkan-aturan-rumah-ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin,(2017), “Menag Minta Pendirian Rumah Ibadah Harus Ikuti Aturan”, “http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxnjsr361-menag-minta-pendirian-rumah-ibadah-harus-ikuti-aturan. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Banyak Faktor Terkait Konflik Soal Rumah Ibadah http://sp.beritasatu.com/home/banyak-faktor-terkait-konflik-soal-rumah-ibadah/57036. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Rumah Ibadah Pasca Pemberlakuan PBM No 8 dan No 9 Tahun 2006”, http://www.kompasiana.com/marzani/rumah-ibadah-pasca-pemberlakuan-pbm-no-8-dan-no-9-th-2006_560a383a2d7a619912ab52e7. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Syarat Pendirian Rumah Ibadah”, http://nasional.kompas.com/read/2017/03/12/17062411/pemerintah.diminta.tinjau.ulang.syarat.pendirian.rumah.ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “MUI Tak Setuju SKB Pendirian Rumah Ibadah Dievaluasi”, https://nasional.sindonews.com/read/1055484/15/mui-tak-setuju-skb-pendirian-rumah-ibadah-dievaluasi-1445531152. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Sekjen PBNU Dukung Revisi SKB 3 Menteri”, http://www.nugarislurus.com/2015/10/sekjen-pbnu-dukung-revisi-skb-3-menteri-pendirian-rumah-ibadah.html. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Jokowi Akan Hapus Peraturan Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah”, http://nasional.kompas.com/read/2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Jokowi Cabut Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No 9 dan No 8 Tahun 2006”, https://www.change.org/p/presiden-jokowi-cabut-peraturan-bersama-menag-dan-mendagri-no-9-dan-no-8-tahun-2006-ttg-pendirian-rumah-ibadah. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Daftar Pustaka”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihhLXOwOfVAhUBtI8KHQDbA6A4ChAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F15443%2F2%2F10340122_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&usg=AFQjCNGbYq8UJGdVoAOvUftPP2p1TejN9A. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Pemerintah Pusat Diminta Tuntaskan Masalah Kebebeasn Beragama di Aceh Singkil”, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/09222631/Pemerintah.Pusat.Diminta.Tuntaskan.Masalah.Kebebasan.Beragama.di.Aceh.Singkil. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM”, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/22/18373001/Masalah.Kebebasan.Beragama.dan.Diskriminasi.di.Aceh.Singkil.Diadukan.Ke.Komnas.HAM. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Masalah Rumah Ibadah”, https://www.tempo.co/topik/masalah/590/rumah-ibadah#. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017
Admin, (2017), “Daftar Pustaka”, https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-8bcnujVAhUBQ48KHcdNCE0QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F15443%2F2%2F10340122_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf&usg=AFQjCNGbYq8UJGdVoAOvUftPP2p1TejN9A. Diakses Tanggal 18 Oktober 2017.
Admin, (2017), Laporan Khusus 2011. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong Diakses Tanggal 20/11/2017.
Admin, (2017). “Kemenag Dukung Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/19265231/kemenag-dukung-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2017), “Putusan MK Membuat Eksistensi Penghayat Kepercayaan Diakui Negara”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara. Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2017), “Ketum MUI Kritik Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/18573861/putusan-mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2017), “Ma’ruf Amin: Putusan MK Final dan Mengikat, Tetapi Implikasinya Besar Sekali”. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/18151261/maruf-amin-putusan-mk-final-dan-mengikat-tetapi-implikasinya-besar-sekali Diakses Tanggal 15/11/2017.
Admin, (2018), “Soal Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan di KTP, Ini Perintah Jokowi Kepada Mendagri”. https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/17123031/soal-putusan-mk-terkait-penghayat-kepercayaan-di-ktp-ini-perintah-jokowi Diakses Tanggal 21/11/2018.
Admin, (2017) Setara Institute for Democracy and Peace, 2017. “Pemenuhan Kondisi Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Diakui Negara” http://setara-institute.org/kondisi-pemenuhan-hak-konstitusional-penghayat-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa/ Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2015), "Sepanjang 2015, 190 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama Terjadi di Indonesia". https://nasional.kompas.com/read/2016/02/23/14181401/Sepanjang.2015.190.Peristiwa.Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.Terjadi.di.Indonesia. Diakses Tanggal (18/11/2018).
Admin, (2015), “Ada Perda Larangan Membangun Gereja Selain GIDI Di Tolikara”. http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/22/ada-perda-larangan-membangun-gereja-selain-gidi-di-tolikara Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2018), “Raperda Manokwari Kota Injil “Jalan Ditempat”. https://www.pasificpos.com/item/25271-raperda-manokwari-kota-injil-jalan-ditempat Diakses Tanggal 20/11/2018.
Admin, (2018), “Laporan Tengah Tahun Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Minoritas Keagamaan Di Indonesia 2018”. http://setara-institute.org/laporan-tengah-tahun-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2018/ Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2018), “Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tidak Boleh Ada Di Indonesia”. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia Diakses Tanggal 19/11/2018.
Admin, (2017), “Ajaran Pemurnian Kristen Saksi Yehuwa”. https://tirto.id/ajaran-pemurnian-kristen-saksi-yehuwa-cCrb Diakses Tanggal 19/11/2018.
SiahaanE. (2020). PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN HAK ASASI MANUSIA. Tadulako Master Law Journal, 4(1), 93-115. https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i1.195
Fulltext