AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE SUPERVISION SUPPLY ALLOCATION (ADD) BASED ON LAW OF NUMBER 6 YEAR 2014 ON THE VILLAGE

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang disalurkan kepada pemerintah desa untuk meninggkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa (ADD) perlu juga diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota sehingga dalam penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan yang lebih dalam mengelolah keuangan desa dengan tambahan Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai tambahan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi para aparat pemerintah desa.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini meliputi proses tata cara pencairan, penyaluran, pemenfaatan, dan serta pertangunggjawaban. Oleh karena itu, dalam menganalisis masalah terkait dengan pengawasan alokasi dana desa (ADD) metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif sebagai bentuk menemukan pemasalahan yang terjadi didalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah selaku lembaga pengawasan yang dalam hal ini bupati/walikota perlu meminta pertangungjawaban kepada setiap desa terkait penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang telah dilaksanakan dan diperuntukan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat desa.